Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi tenggara dalam waktu dekat akan menggelar rapat tahunan guna membahas sejumlah program dalam pelaksanaan pembinaan olahraga di Sultra

Reporter : Idham
Narasumber : Sekretaris KONI Sultra Erickson Ludji

03.08.2018.RRI.Idham

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi tenggara dalam waktu dekat akan menggelar rapat tahunan guna membahas sejumlah program dalam pelaksanaan pembinaan olahraga di Sultra//Sekretaris KONI Sultra Erickson Ludji kepada RRI mengatakan dalam rapat tahunan tersebut ada dua agenda penting yang akan akan dibahas yaitu persiapan pelaksanaan pekan olahraga provinsi (Porprov) diantaranya membahas cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan nomor – nomor pertandingan yang akan dipertandingkan di porprov ke 13 serta menetapkan tim penjaringan calon ketua umum KONI Sultra///

==========Insert

Menurut Erikson Ludji rapat tahunan tersebut wajib dilaksanakan karena telah menjadi ADRT KONI baik ditingkat pusat hingga di tingkat kabupaten/kota dan rencananya rapat tahunan KONI Sultra akan di jadwalkan pada 8 agustus mendatang//

===========Insert

Lebih lanjut Erikson Ludji mengatakan sementara terkait kepengurusan KONI kabupaten Kolaka yang akan kadaluarsa hal itu tidak menjadi masalah sebab KONI Kolaka masih di beri kesempatan untuk melakukan musyawarah setelah pelaksanaan Pekan Olahraga provinsi (Porprov) ke 13 mendatang///Lpt

 

 

 

 

 

 

MENGANTISIPASI KEMBALI TERJADI DEGRADASI CABANG OLAHRAGA PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR/PPLP SEPERTI YANG DIALAMI DUA CABANG OLAHRAGA YAKNI ATLETIK DAN TAEKWONDO DI TAHUN 2017 LALU

Reporter : Idham
Narasumber : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SULTRA JAYA BAKTI

05.08.2018.RRI.Idham

MENGANTISIPASI KEMBALI TERJADI DEGRADASI CABANG OLAHRAGA PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR/PPLP SEPERTI YANG DIALAMI DUA CABANG OLAHRAGA YAKNI ATLETIK DAN TAEKWONDO DI TAHUN 2017 LALU // PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SETEMPAT MELAKUKAN SEJUMLAH PEMBENAHAN GUNA MENGHIDARI KEMBALINYA TERJADINYA DEGRADASI// KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SULTRA JAYA BAKTI KEPADA RRI MENGATAKAN SALAH SATU BENTUK PEMBENAHAN YANG DILAKUKAN DALAM MENYELAMATKAN CABANG OLAHRAGA YANG TERSISA YAKNI PENCAK SILAT/ DAYUNG/ DAN SEPAK TAKRAW YAITU DENGAN MENGHADIRKAN PELATIH DAN ATLIT PPLP YANG SESUAI DENGAN STANDAR DAN PEMBIBITAN OLAHRAGA// MENURUT JAYA BAKTI UNTUK SAAT INI PIHAKNYA TELAH MEMENUHI SEJUMLAH REKOMENDASI DARI KEMENTRIAN SALAH SATUNYA CABOR DAYUNG UNTUK MENGHIDARI KEMBALI TERJADINYA DEGRADASI DAN ADA KEMUNGKINAN CABANG OLAHRAGA ATLETIK AKAN KEMBALI MASUK DI PROGRAM PPLP KARENA PIHAKNYA TELAH MELAKUKAN ASSEMENT PELATIH DAN ATLIT///

==============INSERT

LEBIH LANJUT JAYA BAKTI MENGATAKAN/ AGAR CABANG OLAHRAGA ATLETIK BISA KEMBALI MASUK DALAM PROGRAM PPLP SULTRA PIHAKNYA SAAT INI TENGAH MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK KEMENTRIAN UNTUK MENARIK KEGIATAN ATLETIK MASUK KE SULTRA UNTUK DI JADIKAN AJANG PERTANDINGAN ATLETIK ANTAR KLUB///LPT-

 

Sebanyak 12 orang wasit asal Sulawesi tenggara akan terlibat dalam pelaksanaan Asean games ke 18 yang di gelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang di Jakarta – Palembang

Reporter : Idham
Narasumber : Wakil Ketua Koni Sultra Ashar

06.08.2018.RRI.Idham

Sebanyak 12 orang wasit asal Sulawesi tenggara akan terlibat dalam pelaksanaan Asean games ke 18 yang di gelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang di Jakarta – Palembang // Wakil II Ketua KONI Sultra Azhar kepada RRI mengatakan/ wasit yang terlibat tersebutt diantaranya 4 orang wasit Dayung/ Dua orang pada cabang olahraga menembak/ tiga orang cabaor sepak takraw / 2 orang pada cabor Panjat tebing dan satu orang pada cabor balap sepeda// Menurut Azhar ke 12 wasit yang akan bertugas di Asean Games mendatang pada 16 Agustus mendatang sudah harus berada di posisi masing – masing dan  terkhususnya dua cabang olahraga yakni Dayung dan Menembak ditempatkan di Palembang karena venue pertandingannya berada di palembang///

==========Insert

Lebih lanjut Azhar berharap kepada masyarakat Sultra untuk senantiasa memberikan dukungannya kepada para atlet, pelatih dan tim wasit yang akan bertugas membawa nama negara dan daerah agar dalam melaksanakan tugas tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan sebab tugas yang di berikan ini merupakan sebuah hal yang akan menjadi perhatian di Kancah Internasional///Lpt 

Pemerintah Kabupaten Kolaka timur melakukan pencanangan kampaye imunisasi MR (campak – Rubella) di SMP Negeri 1 Ladongi

Reporter : Idham
Narasumber : Bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah

07.08.2018.RRI.Idham

Pemerintah Kabupaten Kolaka timur melakukan pencanangan kampaye imunisasi MR (campak – Rubella) di SMP Negeri 1 Ladongi// Bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah mengajak seluruh elemen pemerintahan, lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam imunisasi massal Meases Rubella (MR)// Hal itu di ungkapkan Tony Herbiansyah saat pencanangan kampaye Imunisasi MR campak Rubella di SMP 1 Ladongi pagi tadi// Menurutnya salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan imunisasi MR tersebut adalah dengan melaksanakan kampaye imunisasi massal dan introduksi imunisasi campak atau measles rubella dengan tujuan untuk memutus transmisi penyebaran virus campak dan rubella yang ada di masyarakat//

===========Insert

Lebih lanjut Bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah mengungkapkan untuk sasaran  imunisasi massal MR yakni seluruh anak yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun yang berjumlah sekitar 825 ribu 620 untuk tingkat Sulawesi tenggara dan 35 ribu 864 anak untuk tingkat Kabupaten Kolaka timur dan pelaksanaan Imunisasi Massal MR tingkat kabupaten Kolaka timur pada bulan Agustus ini akan di laksanakan pada setiap sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP sederat dan akan di lanjutkan di setiap Posyandu – posyandu pada bulan September mendatang///Lpt 

 

 

08.08.2018.RRI.Idham Tim evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar rapat teknis Penilaian Tim Evaluasi Akhir Daerah Otonomi Baru (DOB) Kementrian Dalam Negeri RI di kabupaten Kolaka timur menuju otonomi penuh tahun 2018// Rapat Teknis Penilaian Evaluasi Akhir DOB tersebut di gelar di Aula Kantor Bupati Kolaka timur, Rabu (8/8/2018)// Ketua Tim Evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jonggi Tambunan mengungkapkan alasan dilakukannya evaluasi terhadap daerah otonomi baru khususnya kabupaten Kolaka timur di karenakan di undang – undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kolaka timur sebagai daerah otonom memiliki konstitusi yang di emban terutama dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonomi baru// Selain itu ungkap Jonggi pada undang – undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah serta peraturan juga diperlukan adanya evaluasi selama lima tahun masa DOB untuk mengevaluasi progres pencapaian hasil – hasil penyelenggaraan pemerintahan pada DOB/// =============Insert Menurut Jonggi Tambunan jika evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan pemerintah yang baik maka Kolaka timur dipastikan akan setara dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah otonom, namun jika dari hasil evaluasi tidak ditemukan adanya perbaikan maka daerah DOB tersebut akan di kembalikan ke daerah induk sebelumnya// Sementara itu Bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah mengungkapkan jika saat ini pemerintah kabupaten Kolaka timur terus melakukan pembenahan sesuai peraturan perundangan maksud dan tujuan dari pada pemerintahan tersebut/ dan sebagai gambaran umum pada APBD Kolaka timur telah dilakukan secara transparan sesuai dengan anjura dari Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terus dilakukan/// ==============Insert Lebih lanjut Tony Herbiansyah berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah bagian maupun medis dan sektor terkait agar dapat memahami dan melaksanakan apa yang terkandung dalam peraturan mentri dalam negeri nomor 23 tahun 2010 guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mewujudkan dan menciptakan daerah yang bersih, bertanggung jawab dan terbuka///Lpt

Reporter : Idham
Narasumber : Ketua Tim Evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jonggi Tambunan

08.08.2018.RRI.Idham

Tim evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia  (Kemendagri RI) menggelar rapat teknis Penilaian Tim Evaluasi Akhir Daerah Otonomi Baru (DOB) Kementrian Dalam Negeri RI di kabupaten Kolaka timur menuju otonomi penuh tahun 2018// Rapat Teknis Penilaian Evaluasi Akhir DOB tersebut di gelar di Aula Kantor Bupati Kolaka timur, Rabu (8/8/2018)// Ketua Tim Evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jonggi Tambunan mengungkapkan alasan dilakukannya evaluasi terhadap daerah otonomi baru khususnya kabupaten Kolaka timur di karenakan di undang – undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kolaka timur sebagai daerah otonom memiliki konstitusi yang di emban terutama dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonomi baru// Selain itu ungkap Jonggi pada undang – undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah serta peraturan juga diperlukan adanya evaluasi selama lima tahun masa DOB untuk mengevaluasi progres pencapaian hasil – hasil penyelenggaraan pemerintahan pada DOB///

=============Insert

Menurut Jonggi Tambunan jika evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan pemerintah yang baik maka Kolaka timur dipastikan akan setara dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah otonom, namun jika dari hasil evaluasi tidak ditemukan adanya perbaikan maka daerah DOB tersebut akan di kembalikan ke daerah induk sebelumnya// Sementara itu Bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah mengungkapkan jika saat ini pemerintah kabupaten Kolaka timur terus melakukan pembenahan sesuai peraturan perundangan maksud dan tujuan dari pada pemerintahan tersebut/ dan sebagai gambaran umum  pada APBD Kolaka timur telah  dilakukan secara transparan sesuai dengan anjura dari Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terus dilakukan///

==============Insert

Lebih lanjut Tony Herbiansyah berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah bagian maupun medis dan sektor terkait agar dapat memahami dan melaksanakan apa yang terkandung dalam peraturan mentri dalam negeri nomor 23 tahun 2010 guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mewujudkan dan menciptakan daerah yang bersih, bertanggung jawab dan terbuka///Lpt