TONY HEBIYANSYAH : KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMILIKAN DOKUMEN

Reporter : Naslim
Narasumber : Bupati Kolaka Timur TONY HEBIYANSYAH

Data Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil-Dukcapil Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan, penduduk Kolaka Timur saat ini berjumlah 128.426 jiwa dengan rincian penduduk wajib KTP tahun 2018 sejumlah 90.114 jiwa dan jumlah wajib Akta Kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun yaitu 32.725 jiwa.// Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah dikonfirmasi RRI mengungkapkan, pada semester I tahun 2018, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 75.289 jiwa, dan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 23.299 jiwa.// Menurut Tony Herbiansyah, permasalahan yang paling mendasar dalam upaya meningkatkan cakupan pemilikan dokumen di Kolaka Timur adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.// Selain itu, budaya masyarakat yang cendrung selalu mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat dokumen tersebut dibutuhkan.// Karena itu, terobosan yang dilakukan pemerintah daerah, agar pelayanan dokumen kependudukan bisa berjalan efektif sekaligus menyadarkan masyarakat terkait pentingnya hal tersebut, diadakan kendaraan operasional khusus melayani pembuatan dokumen kependudukan sampai kepelosok.// INSERT :

Lebih lanjut Tony Herbiansyah menjelaskan, terkait program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi – GISA, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, akan berupaya membangun sistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.// Tony Herbiansyah menambahkan, dalam mendukung program GISA tersebut, pemerintah daerah melalui Disdukcapil telah melaksanakan berbagai upaya dalam pencapaian target perekaman dan pencetakan KTP Elektronik serta pemberian Akta Kelahiran anak, diwujudkan dengan pelayanan yang membahagiakan dengan sistem jemput bola.// Lpt.-

 

Menteri Koperasi dan UKM mengajak masyarakat dan generasi muda di Kendari, untuk gemar berwirausaha

Reporter : Gafar, S.IP
Narasumber : Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengajak Generasi muda di Kendari Sulawesi Tenggara, untuk gemar berwirausaha tanpa harus berpikir masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil /// Saat menghadiri penandatanganan Perjanjian kerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulawesi Tenggara di Kendari, Menteri Puspayoga menegaskan, kemampuan pemerintah untuk mengangkat pegawai negeri sangat terbatas sehingga menjadi seorang wirausaha merupakan langkah yang tepat /// Anak Agung menjelaskan, setiap tahun, rasio kewirausahaan di Indonesia cukup meningkat, sehingga dapat semakin memperkokoh kondisi ekonomi bangsa./// Salah satu cara meningkatkan rasio wirausaha, yakni pemerintah harus memberikan dukungan penuh diantaranya memberikan pelatihan bagi kelompok dan pelaku usaha baik kecail maupun menengah ///

Insert : Menteri Koperasi dan UMK ...

Karena itu, Menteri Puspayoga juga menghimbau para pelaku usaha, agar memanfaatkan era pasar global, terutama meningkatkan penjualan dengan cara online./// Penandatanganan MoU Menteri Koperasi dan UMK dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Tenggara di Kendari, dalam rangka pemberdayaan ekonomi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong perekonomian berkelanjutan /// PHDI Sulawesi Tenggara diberi pembekalan  kewirausahana dan Pelatihan Vocational Keterampilan Teknis Bidang E-Commerce dan bisnismen /// Lpt

HASIL PLENO KPU SULTRA ITU MENUAI KRITIKAN KARENA PENINGKATAN JUMLAH DPT DIANGGAP TIDAK RASIONAL

Reporter : H. Atto Raidi, S.IP
Narasumber : Ketua KPU Prov Sultra, Dr. Laode Abdul Natsir Muthalib

03. 09. 2018. R.R.I. 006 LIPUTAN DAERAH

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Sultra pada jum’at lalu, menuai kritikan dari berbagai pihak, karena baru lima bulan pasca Pilkada Gubernur sudah terjadi lonjakan signifikan jumlah pemilih.

Dari 1.628.327 orang wajib pilih naik menjadi 1.685.377 orang atau berttambah sebesar 57.057 wajib pilih merupakan hal yang tidak rasional.

Dikonfirmasi RRI di Kendari, Senin (03/09/2018) Ketua KPU Prov Sultra, Dr. Laode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, kenaikan jumlah DPT pemilu itu dikarena adanya kenaikan data pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun sampai 17 April 2019.

Disamping itu, kenaikan jumlah DPT juga terjadi karena dimasukkannya dalam DPT pemegang Surat Keterangan (Suket) atau KTP sementara, yang mencoblos dan tidak terdata pada pemilu lalu, yang jumlahnya lebih dari 33 ribu pemilih.

INSERT : KETUA KPU SULTRA........................

Pemilih tersebut lanjut Laode Abdul Natsir tersebar pada 7.785 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terbagi di 17 daerah kabupaten/kota se-Sultra.

Penetapan DPT Pemilu 2019 di Sultra dilakukan dalam rapat pleno dihadiri Bawaslu Sultra dan KPU kabupaten/kota se-Sultra.

HASIL PLENO KPU SULTRA ITU MENUAI KRITIKAN KARENA PENINGKATAN JUMLAH DPT DIANGGAP TIDAK RASIONAL

Reporter : H. Atto Raidi, S.IP
Narasumber : Ketua KPU Prov Sultra, Dr. Laode Abdul Natsir Muthalib

03. 09. 2018. R.R.I. 006 LIPUTAN DAERAH

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Sultra pada jum’at lalu, menuai kritikan dari berbagai pihak, karena baru lima bulan pasca Pilkada Gubernur sudah terjadi lonjakan signifikan jumlah pemilih.

Dari 1.628.327 orang wajib pilih naik menjadi 1.685.377 orang atau berttambah sebesar 57.057 wajib pilih merupakan hal yang tidak rasional.

Dikonfirmasi RRI di Kendari, Senin (03/09/2018) Ketua KPU Prov Sultra, Dr. Laode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, kenaikan jumlah DPT pemilu itu dikarena adanya kenaikan data pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun sampai 17 April 2019.

Disamping itu, kenaikan jumlah DPT juga terjadi karena dimasukkannya dalam DPT pemegang Surat Keterangan (Suket) atau KTP sementara, yang mencoblos dan tidak terdata pada pemilu lalu, yang jumlahnya lebih dari 33 ribu pemilih.

INSERT : KETUA KPU SULTRA........................

Pemilih tersebut lanjut Laode Abdul Natsir tersebar pada 7.785 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terbagi di 17 daerah kabupaten/kota se-Sultra.

Penetapan DPT Pemilu 2019 di Sultra dilakukan dalam rapat pleno dihadiri Bawaslu Sultra dan KPU kabupaten/kota se-Sultra.

PASANGAN ALI MAZI – LUKMAN ABUNAWAS, RESMI MENJABAT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Reporter : H. Atto Raidi, S.IP
Narasumber : Kepala Biro Kominfo Prov Sultra, Kusnadi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi – Lukman Abunawas resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Wododo di Istana Negara, Rabu (05/09/2018).

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra itu bersamaan dengan delapan kepala daerah lainnya di indonesia hasil Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Sumarsono, Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo- Taj Yasin, Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Gubernur dan wakil gubernur Bali, I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana, Gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur l, Viktor Laiskodat- Josef Nae Soi, Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji-Ria Norsan, dan Gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya di istana negara, Kepala Biro Kominfo Prov Sultra, Kusnadi mengatakan, pelantikan kepala daerah tersebut dilangsungkan tepat pukul 10.00 wib, lalu dilanjutkan dengan pelantikan ketua Dewan Kerajinan nasional Daerah (Dekranasda) periode 2018-2023 di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berakhir acara syukuran di Kediaman Gubernur Ali Mazi di Jakarta .

INSERT 1: KUSNADI..................

Kusnadi juga mengatakn, pasca pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Sultra di jakarta, Gubernur Ali Mazi dalam waktu dekat kemabli ke daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan salah satu yang paling mendesak adalah akan melakukan pelantikan Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada serentak pada 12 September ini.

INSERT 2: KUSNADI........................

Pelantikan Gubernur dan wakil gubernur sulawesi tenggara di istana negara lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya dari Kementrian dalam negeri yakni 17 september 2018.

Hal itu dikarenakan Gubernur dan wakil gubernur terpilih sulawesi tenggara diperintahkan segera melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.